PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 261
Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat beberapa alat kelengkapan negara federal. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam alat kelengkapan negara RIS?
A
Presiden
B
Menteri
C
Senat
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 262
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai dengan simbol-simbol sila. Manakah pasangan simbol dan sila berikut yang tidak tepat?
A
Bintang - Sila ke-1
B
Rantai - Sila ke-2
C
Pohon Beringin - Sila ke-3
D
Kepala Singa - Sila ke-4
E
Padi dan Kapas - Sila ke-5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 263
Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)?
A
Badan Kepegawaian Negara
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Badan Urusan Logistik
D
Badan Pusat Statistik
E
Badan Intelijen Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 264
Berapa kali minimal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang dalam kurun waktu lima tahun menurut UUD 1945?
A
Sekali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 265
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 266
Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah perwakilan tersebut adalah...
A
4 orang
B
5 orang
C
7 orang
D
10 orang
E
12 orang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 267
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara Dasar Negara (Pancasila) dengan Konstitusi (UUD 1945)?
A
Konstitusi merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar negara
B
Dasar negara dan konstitusi adalah dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan
C
Konstitusi berkedudukan lebih tinggi daripada dasar negara
D
Dasar negara hanyalah pelengkap dari pasal-pasal konstitusi
E
Konstitusi dapat mengubah kedudukan dasar negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 268
Sistem referendum adalah mekanisme demokrasi di mana rakyat terlibat langsung dalam pembuat keputusan negara. Jika sebuah negara hukum menerapkan sistem referendum secara intensif, implikasi politik utamanya adalah...
A
Lembaga eksekutif dapat membubarkan parlemen sewaktu-waktu
B
Rakyat memiliki kontrol dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pemerintah
C
Tugas yudikatif diawasi langsung oleh presiden
D
Parlemen tidak lagi memiliki fungsi legislasi
E
Pemerintah pusat kehilangan wewenang administratif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 269
Dalam sistem demokrasi modern, independensi lembaga peradilan sangat vital untuk menjamin keadilan. Ciri utama dari pemerintahan demokrasi yang membedakannya dengan sistem otoriter dalam konteks kekuasaan adalah adanya...
A
Dominasi eksekutif terhadap lembaga legislatif
B
Pemisahan tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif
C
Penyatuan seluruh fungsi kekuasaan di tangan presiden
D
Kontrol militer terhadap keputusan pengadilan
E
Kewenangan parlemen untuk mengintervensi vonis hakim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 270
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Wewenang utama KY yang berkaitan langsung dengan Mahkamah Agung (MA) adalah...
A
Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
B
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim.
C
Mengadili hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
D
Membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA.
E
Membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.