Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), urutan hukum yang tepat di bawah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah
B
TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah
C
UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah, TAP MPR, Perda
E
TAP MPR, Peraturan Pemerintah, UU
NO. 262
Link Soal
Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Daerah
E
Sentralisasi
NO. 263
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001 membawa perubahan signifikan pada kekuasaan kehakiman. Pasal berapakah yang ditambahkan ke dalam Pasal 24 pada perubahan tersebut?
A
Pasal 24A dan 24B
B
Pasal 24B dan 24C
C
Pasal 24C dan 24D
D
Pasal 24D dan 24E
E
Pasal 24E dan 24F
NO. 264
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, 'Ius Soli' adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada...
A
Garis keturunan orang tua
B
Tempat kelahiran
C
Proses pewarganegaraan
D
Agama yang dianut
E
Status perkawinan
NO. 265
Link Soal
Ketentuan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 33 Ayat 1
B
Pasal 34 Ayat 1
C
Pasal 33 Ayat 3
D
Pasal 32 Ayat 2
E
Pasal 34 Ayat 2
NO. 266
Link Soal
Sebuah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat, di mana urusan luar negeri dan pertahanannya biasanya diserahkan kepada negara pelindung, dinamakan...
A
Mandat
B
Koloni
C
Protektorat
D
Dominion
E
Serikat
NO. 267
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 268
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 269
Link Soal
BPUPKI menyelenggarakan rangkaian sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang perdana lembaga ini dilaksanakan pada rentang waktu...
A
1 Maret - 1 Juni 1945
B
29 Mei - 22 Juni 1945
C
29 Mei - 1 Juni 1945
D
1 Juni - 22 Juni 1945
E
7 Agustus - 18 Agustus 1945
NO. 270
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum