PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 261
Pancasila memiliki sifat 'khusus konkret' dalam implementasinya. Hal ini berarti bahwa...
A
Nilai Pancasila diterapkan secara nyata dan dinamis dalam berbagai sektor kehidupan
B
Ilmu pengetahuan tentang Pancasila didasarkan pada riset yang spesifik
C
Pancasila hanya boleh diterapkan di wilayah hukum Indonesia
D
Pancasila adalah hasil adopsi dari nilai-nilai luhur bangsa asing
E
Nilai Pancasila bersifat statis dan tidak dapat diubah pelaksanaannya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 262
Suatu entitas politik dapat disebut sebagai Negara jika memenuhi syarat unsur-unsur konstitutif berikut ini, yaitu...
A
Memiliki Undang-Undang Dasar, wilayah, dan kedaulatan
B
Memiliki rakyat, wilayah geografis, dan sistem pemerintahan yang berdaulat
C
Adanya penduduk, kedaulatan penuh, serta pengakuan de jure dari luar negeri
D
Memiliki kepala negara, wilayah kekuasaan, dan konstitusi tertulis
E
Terdiri dari rakyat, wilayah, serta pengakuan bersyarat dari negara tetangga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 263
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat syarat-syarat berdirinya tertib hukum di Indonesia. Unsur yang tidak termasuk dalam syarat tertib hukum tersebut adalah...
A
Kesatuan subjek hukum
B
Kesatuan asas kerokhanian (dasar negara)
C
Kesatuan wilayah atau daerah
D
Kesatuan waktu berlakunya
E
Kesatuan kebudayaan daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 264
Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945.
A
2
B
3
C
1
D
5
E
4

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 265
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 266
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Presiden (Perpres) berada di bawah...
A
Undang-Undang / Perppu
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Peraturan Daerah Provinsi
D
Ketetapan MPR
E
Peraturan Menteri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 267
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 268
Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano dan diresmikan pemakaiannya dalam ...
A
Sidang PBB
B
Konferensi Asia - Afrika
C
Sidang Kabinet RIS
D
Kraton Kadriyah Pontianak
E
Konferensi Meja Bundar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 269
Wewenang Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan pada Pasal 11 ini merupakan hasil amandemen tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 270
Dalam upaya meredam konflik antar kelompok etnis dan agama, bagaimana implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tepat oleh pemerintah?
A
Menyeragamkan seluruh budaya agar tidak terjadi konflik.
B
Menyelesaikan konflik dengan cara memperkuat kehadiran aparat keamanan.
C
Mempromosikan dialog antar kelompok dan meningkatkan pendidikan toleransi.
D
Mengabaikan konflik selama tidak melibatkan kekerasan fisik.
E
Membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk menjaga ketertiban.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.