Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 262
Link Soal
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas
NO. 263
Link Soal
Unsur perisai yang tergantung di leher burung Garuda Pancasila merupakan simbol yang bermakna...
A
Keberanian rakyat
B
Gagah berani
C
Kepemimpinan nasional
D
Kemasyhuran negara
E
Pertahanan dan perlindungan
NO. 264
Link Soal
Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, pemilihan senator yang mewakili setiap negara bagian dilangsungkan secara berkala setiap...
A
2 tahun
B
3 tahun
C
4 tahun
D
5 tahun
E
6 tahun
NO. 265
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, 'Ius Soli' adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada...
A
Garis keturunan orang tua
B
Tempat kelahiran
C
Proses pewarganegaraan
D
Agama yang dianut
E
Status perkawinan
NO. 266
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) dimaksudkan untuk mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, yaitu untuk...
A
Melaksanakan peradilan yang berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan.
B
Menyelenggarakan peradilan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dengan biaya yang terjangkau.
C
Membentuk lembaga pengadilan yang kokoh dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuatan atau kekuasaan lain.
D
Menyelenggarakan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun demi menegakkan hukum dan keadilan.
E
Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.
NO. 267
Link Soal
Sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer yang sering berganti-ganti di Indonesia terjadi pada masa berlakunya...
A
UUD 1945 periode awal
B
Konstitusi RIS 1949
C
UUDS 1950
D
UUD 1945 masa Orde Lama
E
UUD 1945 masa Orde Baru
NO. 268
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' berencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah di tingkat SMP yang harus mencerminkan identitas lokal. Namun, daerah tersebut memiliki keberagaman etnis dan agama yang sangat tinggi. Beberapa kelompok masyarakat menginginkan seragam yang menonjolkan ciri khas agama tertentu, sementara kelompok lain menuntut kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai salah satu Pilar Negara harus menjadi landasan utama. Manakah di antara opsi berikut yang paling tepat merefleksikan implementasi prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perumusan kebijakan seragam sekolah tersebut?
A
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah dengan desain yang netral, tidak menonjolkan simbol agama atau etnis tertentu, namun memungkinkan siswa untuk menggunakan atribut pelengkap keagamaan yang sesuai keyakinan masing-masing secara sukarela.
B
Pemerintah Daerah mengadakan jajak pendapat publik dan mengadopsi desain seragam yang paling banyak disetujui oleh mayoritas penduduk, demi menjaga stabilitas sosial.
C
Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan seragam yang berbeda untuk setiap kelompok etnis dan agama agar setiap identitas dapat terwakili secara adil.
D
Pemerintah Daerah menunda perumusan kebijakan seragam sampai seluruh kelompok masyarakat mencapai kesepakatan mutlak, untuk menghindari konflik.
E
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah yang didominasi oleh ciri khas agama mayoritas, dengan alasan menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun.
NO. 269
Link Soal
Dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma, istilah Pancasila merujuk pada 'Pancasila Krama' yang berisi lima larangan kesusilaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari lima larangan tersebut adalah...
A
Dilarang melakukan kekerasan
B
Dilarang mencuri
C
Dilarang berbohong
D
Dilarang hidup bermewah-mewahan
E
Dilarang berjiwa dengki
NO. 270
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.