Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.
NO. 272
Link Soal
Dalam sistem demokrasi modern, independensi lembaga peradilan sangat vital untuk menjamin keadilan. Ciri utama dari pemerintahan demokrasi yang membedakannya dengan sistem otoriter dalam konteks kekuasaan adalah adanya...
A
Dominasi eksekutif terhadap lembaga legislatif
B
Pemisahan tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif
C
Penyatuan seluruh fungsi kekuasaan di tangan presiden
D
Kontrol militer terhadap keputusan pengadilan
E
Kewenangan parlemen untuk mengintervensi vonis hakim
NO. 273
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang
NO. 274
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme
NO. 275
Link Soal
Menurut pandangan Laica Marzuki, esensi dari konstitusionalisme mencakup beberapa prinsip utama, yaitu...
A
Pemusatan kekuasaan pada eksekutif demi stabilitas
B
Supremasi hukum, terciptanya rasa aman, dan pembatasan kekuasaan negara
C
Penghapusan perbedaan kelas sosial secara paksa
D
Kebebasan individu tanpa batas hukum
E
Dominasi parlemen atas lembaga peradilan
NO. 276
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 277
Link Soal
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh rakyat demi kepentingan bersama dikenal dengan istilah...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarsi
D
Aristokrasi
E
Demokrasi
NO. 278
Link Soal
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Lembaga negara manakah yang berhak memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 279
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 280
Link Soal
Badan khusus PBB yang bertanggung jawab dalam pengawasan standar ketenagakerjaan dan perburuhan internasional adalah...
A
WHO
B
UNESCO
C
ASEAN
D
ILO
E
UNHCR