Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 272
Link Soal
Wewenang Presiden Republik Indonesia untuk memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, serta bentuk kehormatan lainnya secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 12
B
Pasal 13
C
Pasal 14
D
Pasal 15
E
Pasal 16
NO. 273
Link Soal
Pada lambang negara Garuda Pancasila, terdapat simbol padi dan kapas. Simbol tersebut merepresentasikan sila Pancasila yang berbunyi...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 274
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 275
Link Soal
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
NO. 276
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 277
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 278
Link Soal
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif
NO. 279
Link Soal
Kedaulatan negara terbagi menjadi kedaulatan ke luar dan ke dalam. Yang dimaksud dengan 'kedaulatan ke dalam' adalah kekuasaan pemerintah untuk...
A
Mempertahankan kemerdekaan dari serangan asing
B
Mengatur rumah tangga negara dan menjamin keadilan bagi rakyatnya
C
Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain
D
Menyatakan perang dan damai dengan negara tetangga
E
Ikut serta dalam organisasi internasional seperti PBB
NO. 280
Link Soal
Dalam pidatonya di forum internasional (PBB dan Kongres AS), Ir. Soekarno memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti pesan beliau saat itu adalah...
A
Menyarankan agar Pancasila diangkat sebagai prinsip dasar bagi perdamaian dunia di bawah PBB
B
Menyatakan bahwa Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia yang agraris
C
Menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan negara Barat
D
Meminta PBB memindahkan markas besarnya ke Jakarta
E
Menolak mentah-mentah ideologi liberalisme dan komunisme di seluruh dunia