Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 272
Link Soal
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat pos transaksi yang menampung 'setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali' atau 'pengeluaran yang akan diterima kembali' di masa depan. Pos anggaran ini dikategorikan sebagai...
A
Pendapatan Asli Daerah
B
Belanja Daerah
C
Dana Perimbangan
D
Pembiayaan Daerah
E
Lain-lain Pendapatan yang Sah
NO. 273
Link Soal
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum pada tingkat kasasi dipegang oleh lembaga...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Pengadilan Tinggi
NO. 274
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, sila pertama yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' disimbolkan dengan...
A
Pohon beringin
B
Rantai emas
C
Padi dan kapas
D
Bintang
E
Kepala banteng
NO. 275
Link Soal
Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 memberikan kewenangan baru kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yaitu...
A
Kewenangan yudikatif untuk mengadili penjahat perang
B
Kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari
C
Kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang bersama Presiden
D
Kewenangan militer untuk mengomandoi angkatan perang
E
Kewenangan diplomatik untuk mewakili negara di PBB
NO. 276
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
NO. 277
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 278
Link Soal
Proses perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Amandemen Ketiga disahkan melalui Sidang Tahunan MPR pada tanggal...
A
19 Oktober 2001
B
18 Agustus 2001
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2001
E
18 Desember 2001
NO. 279
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat keputusan-keputusan penting terkait ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini yang BUKAN merupakan isi dari Dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Berlakunya kembali UUD 1945
C
Tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan DPR Sementara (DPRS)
E
Pembentukan MPRS dan DPAS
NO. 280
Link Soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara ....
A
Republik
B
Parlementer
C
Hukum
D
Demokrasi pancasila
E
Presidensial