PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 271
Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayahnya disebut...
A
Pemerintahan
B
Kerajaan
C
Negara
D
Kekuasaan
E
Politik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 272
Memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pancasila hanya sebagai hiasan dalam dokumen negara.
B
Menjadikan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, orientasi dasar, dan standar evaluasi pembangunan.
C
Mengharuskan rakyat untuk menghafal seluruh butir Pancasila.
D
Menempatkan Pancasila di atas hukum internasional.
E
Menggunakan Pancasila hanya jika terjadi konflik sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 273
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, anggaran daerah berfungsi sebagai landasan hukum untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Fungsi ini dikenal dengan istilah...
A
Fungsi Perencanaan
B
Fungsi Pengawasan
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Otoritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 274
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur berikut, KECUALI....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 275
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 276
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat berbagai usulan rumusan dasar negara. Dokumen atau peristiwa di bawah ini memuat rumusan Pancasila, KECUALI...
A
Pidato Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945
B
Usulan Moh. Yamin secara tertulis pada 29 Mei 1945
C
Mukadimah Konstitusi RIS 1949
D
Mukadimah UUDS 1950
E
Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 277
Di sebuah negara baru bernama Republik Harmoni, yang baru saja meraih kemerdekaan dari penjajahan, muncul berbagai perbedaan pandangan di antara para pemimpin daerah dan kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam, bahkan beberapa di antaranya memiliki gagasan yang saling bertentangan tentang bentuk negara dan dasar filosofisnya. Di tengah situasi yang rawan perpecahan ini, seorang negarawan ulung bernama Bapak Aryo Yudistira tampil dengan gagasan brilian. Ia mengusulkan sebuah landasan pemersatu yang ia namakan "Panca Bhakti", sebuah rumusan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga merangkul semua perbedaan menjadi kekuatan. Visi Bapak Aryo adalah membangun sebuah bangsa yang kokoh, bukan dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan menjadikannya mozaik indah dalam bingkai persatuan. Berdasarkan narasi di atas, kontribusi Bapak Aryo Yudistira dalam mengusulkan "Panca Bhakti" sebagai landasan pemersatu Republik Harmoni paling relevan dengan pengamalan nilai pilar negara ....
A
Pancasila, sebagai dasar filosofis negara yang mengakomodasi keberagaman demi persatuan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya.
D
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam perbedaan budaya dan suku bangsa.
E
Wawasan Nusantara, sebagai konsep kesatuan wilayah yang utuh.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 278
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 279
Dalam praktik hukum, peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Asas Legalitas
E
Asas Akuntabilitas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 280
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.