Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Suatu entitas dapat diakui secara sah sebagai sebuah negara apabila telah memenuhi unsur-unsur utama pembentuk negara, yaitu adanya...
A
Tentara yang kuat
B
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
C
Perjanjian internasional
D
Rekomendasi dari PBB
E
Pejabat negara
NO. 272
Link Soal
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan komitmen negara terhadap kebudayaan nasional dengan bunyi...
A
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
B
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
C
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E
Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
NO. 273
Link Soal
Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berkomunikasi dan mengelola informasi. Berikut ini adalah hak-hak yang dijamin dalam pasal tersebut, KECUALI...
A
Hak untuk mencari informasi
B
Hak untuk memperoleh informasi
C
Hak untuk menyimpan informasi
D
Hak untuk memonopoli informasi
E
Hak untuk mengolah informasi
NO. 274
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 275
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 276
Link Soal
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat pos transaksi yang menampung 'setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali' atau 'pengeluaran yang akan diterima kembali' di masa depan. Pos anggaran ini dikategorikan sebagai...
A
Pendapatan Asli Daerah
B
Belanja Daerah
C
Dana Perimbangan
D
Pembiayaan Daerah
E
Lain-lain Pendapatan yang Sah
NO. 277
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung
NO. 278
Link Soal
Tujuan utama pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam ekosistem perbankan nasional adalah...
A
Menyehatkan kembali bank yang sudah bangkrut
B
Memberikan suntikan modal bagi bank bermasalah
C
Memberikan jaminan keamanan atas simpanan nasabah
D
Memberikan sanksi pidana bagi bankir nakal
E
Melaporkan aliran dana mencurigakan ke penegak hukum
NO. 279
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 280
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX