Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tugas utama dari Dewan Konstituante adalah...
A
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Menyusun Undang-Undang Dasar baru yang tetap
C
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
D
Mengawasi jalannya pemerintahan kabinet
E
Membentuk kabinet parlementer
NO. 272
Link Soal
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental
NO. 273
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 274
Link Soal
Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu keputusan penting dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
A
Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
B
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C
Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)
D
Penetapan 12 Kementerian Kabinet
E
Pengesahan UUD 1945 dan penetapan Presiden serta Wakil Presiden
NO. 275
Link Soal
Sistem ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif untuk kemakmuran rakyat. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri positif demokrasi ekonomi adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
B
Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
C
Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.
D
Menerapkan sistem etatisme dimana negara sangat dominan mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara.
E
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki.
NO. 276
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 277
Link Soal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Tugas Pembantuan
E
Otonomi Khusus
NO. 278
Link Soal
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)
NO. 279
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten
NO. 280
Link Soal
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan