Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat-alat transportasi diatur dalam ...
A
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015
B
TAP MPR No. II Tahun 2015
C
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015
D
TAP MPR No. XII Tahun 2013
E
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015
NO. 272
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 273
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (termasuk Pilkada) adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Presiden
C
DPR
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 274
Link Soal
Pancasila memiliki sifat umum universal yang bermakna sebagai...
A
Pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan kenegaraan, tertib hukum, dan realisasi praktis
B
Nilai yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja
C
Kesepakatan politik sesaat saat kemerdekaan
D
Aturan teknis dalam birokrasi pemerintahan
E
Satu-satunya sumber hukum internasional
NO. 275
Link Soal
Salah satu ciri khas sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya pusat koordinasi yang terpusat. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federal-Parlementer
C
Negara Maritim
D
Negara Monarki Konstitusional
E
Negara Kerajaan
NO. 276
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif di bidang hukum, yaitu memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dalam memberikan Grasi (pengampunan hukuman), Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 277
Link Soal
Amandemen terakhir (keempat) menyempurnakan aturan peralihan dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kapankah amandemen keempat UUD 1945 disahkan?
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
5 Juli 2003
NO. 278
Link Soal
Di sebuah negara baru bernama Republik Harmoni, yang baru saja meraih kemerdekaan dari penjajahan, muncul berbagai perbedaan pandangan di antara para pemimpin daerah dan kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam, bahkan beberapa di antaranya memiliki gagasan yang saling bertentangan tentang bentuk negara dan dasar filosofisnya. Di tengah situasi yang rawan perpecahan ini, seorang negarawan ulung bernama Bapak Aryo Yudistira tampil dengan gagasan brilian. Ia mengusulkan sebuah landasan pemersatu yang ia namakan "Panca Bhakti", sebuah rumusan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga merangkul semua perbedaan menjadi kekuatan. Visi Bapak Aryo adalah membangun sebuah bangsa yang kokoh, bukan dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan menjadikannya mozaik indah dalam bingkai persatuan.
Berdasarkan narasi di atas, kontribusi Bapak Aryo Yudistira dalam mengusulkan "Panca Bhakti" sebagai landasan pemersatu Republik Harmoni paling relevan dengan pengamalan nilai pilar negara ....
A
Pancasila, sebagai dasar filosofis negara yang mengakomodasi keberagaman demi persatuan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya.
D
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam perbedaan budaya dan suku bangsa.
E
Wawasan Nusantara, sebagai konsep kesatuan wilayah yang utuh.
NO. 279
Link Soal
Ditinjau dari falsafah Pancasila, berikut ini yang BUKAN merupakan latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah...
A
Penerapan Hak Asasi Manusia
B
Pengambilan keputusan melalui musyawarah
C
Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan fisik semata
D
Mengutamakan kepentingan umum di atas golongan
E
Memberi kesempatan beribadah sesuai agama masing-masing
NO. 280
Link Soal
Informasi tentang disparitas pembangunan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan, kini dengan mudah menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi global. Kelompok-kelompok transnasional atau pihak-pihak dengan agenda tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen lokal tersebut untuk menyebarkan narasi yang meragukan integritas nasional atau bahkan memprovokasi gerakan separatisme digital, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik atau konflik bersenjata langsung di lapangan.
A
Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.
B
Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.
C
Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.
E
Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.