Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Proses amandemen UUD 1945 berlangsung secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan keempat (terakhir) disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 272
Link Soal
Dalam Sidang Kedua PPKI yang berlangsung pada 19 Agustus 1945, diputuskan mengenai jumlah struktur kementerian kabinet yaitu sebanyak...
A
8 Kementerian
B
9 Kementerian
C
12 Kementerian
D
22 Kementerian
E
33 Kementerian
NO. 273
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai penetapan jenis dan harga mata uang melalui undang-undang adalah...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 24A
NO. 274
Link Soal
Kedudukan menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pada...
A
Pasal 18
B
Pasal 19
C
Pasal 17
D
Pasal 16
E
Pasal 12
NO. 275
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif di bidang hukum, yaitu memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dalam memberikan Grasi (pengampunan hukuman), Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 276
Link Soal
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari
NO. 277
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)
NO. 278
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 279
Link Soal
Dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Produk hukum ini disebut...
A
Peraturan Pemerintah (PP)
B
Peraturan Presiden (Perpres)
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D
Keputusan Presiden (Keppres)
E
Instruksi Presiden (Inpres)
NO. 280
Link Soal
Meskipun konstitusi Indonesia telah berganti beberapa kali sepanjang sejarahnya, terdapat satu aspek fundamental dalam ketatanegaraan yang tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Aspek yang dimaksud adalah...
A
Sistem demokrasi
B
Bentuk negara
C
Lembaga negara
D
Kedaulatan rakyat
E
Bentuk pemerintahan