Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 29. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 281
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tegas ini merupakan bunyi dari UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Pasal 1 Ayat (1)
B
Pasal 1 Ayat (2)
C
Pasal 1 Ayat (3)
D
Pasal 2 Ayat (1)
E
Pasal 2 Ayat (2)
NO. 282
Link Soal
Prinsip demokrasi yang menekankan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan cerminan utama dari pengamalan Pancasila, khususnya sila ke...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 283
Link Soal
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 284
Link Soal
Pancasila melalui proses perumusan yang panjang sebelum akhirnya disahkan sebagai dasar negara (Philosophische Grondslag). Pengesahan tersebut dilakukan oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
18 Agustus 1945
E
29 Mei 1945
NO. 285
Link Soal
Pemilihan Umum perdana yang diselenggarakan oleh negara Indonesia pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih...
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
Gubernur dan Walikota
C
Anggota DPR dan Konstituante
D
Anggota DPA dan MPR
E
Perdana Menteri
NO. 286
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 287
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
NO. 288
Link Soal
Dalam menjalankan wewenangnya memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
DPR
C
Mahkamah Agung
D
Komisi Yudisial
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 289
Link Soal
Makna dari bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah bahwa ...
A
Indonesia menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
B
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.
C
Kekuasaan legislatif dijalankan secara murni dan konsisten.
D
DPR merepresentasikan masyarakat di parlemen.
E
Pembentukan Undang-Undang harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui DPR.
NO. 290
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah