Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 29. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 281
Link Soal
Pada masa awal kemunculannya, penggunaan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular memiliki tujuan utama yaitu...
A
Menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia
B
Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit
C
Menciptakan kerukunan dan toleransi agar penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai
D
Menyatukan beragam etnis di Nusantara dalam satu bahasa nasional
E
Sebagai syarat masuk ke dalam teks Kitab Ramayana
NO. 282
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 283
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, perbedaan mendasar antara DPR dan DPRD terletak pada...
A
DPR dipilih oleh partai politik, sedangkan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.
B
Masa jabatan DPR adalah seumur hidup, sedangkan DPRD hanya lima tahun.
C
DPR merupakan lembaga yudikatif, sedangkan DPRD adalah lembaga eksekutif daerah.
D
DPR berkedudukan di tingkat nasional (pusat), sementara DPRD berada di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
E
DPR bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.
NO. 284
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 banyak menyempurnakan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan Daerah, dan Wilayah Negara. Amandemen kedua ini disahkan pada tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
17 Agustus 2000
NO. 285
Link Soal
Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...
NO. 286
Link Soal
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.
NO. 287
Link Soal
Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ...
A
Sikap dan perilaku anggota masyarakat
B
Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
C
Peraturan perundang-undangan
D
Sistem sosial yang berbeda
E
Pandangan hidup dan kepribadian bangsa
NO. 288
Link Soal
Konsep pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang terpisah yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas/pengadil) dikenal dengan istilah ...
A
Trias Politika
B
Triumvirat
C
Magnum Opus
D
Monarki
E
Tirani
NO. 289
Link Soal
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali
NO. 290
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.