Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 29. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 281
Link Soal
Berdasarkan asal katanya dari bahasa Sanskerta, "Pancasila" secara harfiah dapat diartikan sebagai...
A
Pedoman hidup bangsa
B
Lima prinsip kebangsaan
C
Lima dasar atau asas
D
Pondasi moral negara
E
Lima pilar negara
NO. 282
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian
NO. 283
Link Soal
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari konstitusi negara. Berikut ini yang merupakan pokok pikiran tersebut adalah...
A
Negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa berdasarkan asas persatuan
B
Negara berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat secara menyeluruh
C
Negara menganut paham kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan
D
Negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab
E
Semua jawaban di atas benar
NO. 284
Link Soal
Pasal 36A UUD 1945 menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal ini merupakan hasil dari proses perubahan (amandemen) UUD 1945 yang keberapa?
A
Kesatu
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 285
Link Soal
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional
NO. 286
Link Soal
Gelombang informasi hoaks dan disinformasi masif yang menyasar isu SARA dan narasi separatisme terus menyebar di platform digital, terutama di wilayah perbatasan dan pulau terpencil. Kampanye ini, yang diduga didalangi oleh aktor asing non-negara, bertujuan memprovokasi konflik horizontal dan merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ancaman ini tidak melibatkan kekuatan militer, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa. Bagaimana NKRI sebagai pilar negara seharusnya merespons ancaman keutuhan yang bersifat nirmiliter namun terstruktur dan sistematis ini?
A
Memblokir seluruh akses media sosial dan internet di wilayah terdampak untuk memutus penyebaran informasi palsu secara cepat dan efektif, meskipun mengorbankan hak informasi warga.
B
Meningkatkan patroli keamanan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan untuk mencegah infiltrasi fisik dan memberikan efek jera terhadap aktor-aktor provokator.
C
Mengembangkan strategi literasi digital nasional, membangun narasi kebangsaan yang kuat, memperkuat kolaborasi multisektoral (pemerintah, swasta, masyarakat sipil), serta menerapkan penegakan hukum yang selektif terhadap penyebar hoaks.
D
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan kontra-propaganda secara agresif di media sosial, dengan fokus menyerang balik narasi pihak asing dan internal yang dianggap mengganggu stabilitas.
E
Meminta bantuan dan kerjasama dari komunitas internasional untuk melacak dan menindak aktor-aktor asing penyebab disinformasi, karena ancaman ini sudah melampaui kapasitas nasional.
NO. 287
Link Soal
Konsep 'Rechtsstaat' atau negara berdasarkan hukum ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia. Pernyataan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum' terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat...
A
Ayat 1
B
Ayat 2
C
Ayat 3
D
Ayat 4
E
Ayat 5
NO. 288
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
NO. 289
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
A
Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)
B
Revitalisasi industri kehutanan
C
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
D
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
E
Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut
NO. 290
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)