PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 29. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 281
Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu Presiden. Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada Bab...
A
Bab III
B
Bab IV
C
Bab V
D
Bab VI
E
Bab VII

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 282
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambang negara kita, pada mulanya merupakan petikan dari kitab zaman Majapahit yang berfokus pada...
A
Kerja sama militer untuk memperluas wilayah kekuasaan nusantara.
B
Sistem pembagian kasta yang ketat dalam struktur masyarakat Majapahit.
C
Pentingnya toleransi kehidupan beragama antara penganut Buddha dan Hindu Siwa.
D
Peraturan perdagangan antar pulau di wilayah kerajaan.
E
Tata cara pemilihan raja dalam lingkungan keluarga kerajaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 283
Informasi tentang disparitas pembangunan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan, kini dengan mudah menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi global. Kelompok-kelompok transnasional atau pihak-pihak dengan agenda tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen lokal tersebut untuk menyebarkan narasi yang meragukan integritas nasional atau bahkan memprovokasi gerakan separatisme digital, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik atau konflik bersenjata langsung di lapangan.
A
Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.
B
Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.
C
Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.
E
Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 284
Konstitusi pertama Indonesia, yaitu UUD 1945, secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
7 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 285
Setelah melewati empat tahap amendemen, struktur batang tubuh UUD 1945 yang berlaku saat ini secara rinci terdiri atas...
A
16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
B
19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
C
29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
D
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
E
18 bab, 36 pasal, 150 ayat, 2 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 286
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman dalam negeri guna membiayai sebagian anggarannya. Salah satu sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari...
A
Pinjaman bilateral antar negara
B
Dana alokasi umum (DAU)
C
Penerbitan obligasi daerah
D
Hasil retribusi daerah
E
Pinjaman multilateral

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 287
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah tata kelola ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, yaitu...
A
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat
B
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
C
Penghapusan jabatan Wakil Presiden
D
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
E
Pembubaran partai-partai politik selain PNI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 288
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatur prinsip ekonomi nasional yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya. Bunyi pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
C
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
D
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
E
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 289
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 290
Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur bahwa warga negara Indonesia tidak hanya bangsa asli, tetapi juga bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Bagaimana nilai persatuan tergambar dalam perumusan ketentuan tersebut?
A
Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada mereka yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan.
B
Para perumus UUD 1945 secara cermat mempertimbangkan untuk menyertakan seluruh elemen yang berkontribusi pada perjuangan bangsa.
C
Ketentuan mengenai warga negara dibebaskan dalam tataran hukum internasional.
D
Prosedur penetapan persyaratan menjadi warga negara ditentukan melalui Undang-Undang.
E
Persatuan antarorang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.