Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 22
Link Soal
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, seseorang dapat memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI) melalui cara-cara berikut, KECUALI...
A
Dilahirkan oleh ayah dan ibu Warga Negara Asing (WNA)
B
Melalui proses pengangkatan (adopsi)
C
Dikabulkannya permohonan pewarganegaraan
D
Melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan)
E
Mengikuti status kewarganegaraan ayah dan/atau ibu
NO. 23
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36 A
D
36 B
E
36 C
NO. 24
Link Soal
Tokoh yang memegang peranan utama dalam mendesain Lambang Negara Republik Indonesia serta menentukan posisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 25
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.
NO. 26
Link Soal
Isi dari batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Apa sajakah kategori tersebut?
A
Bentuk negara, kedaulatan negara, dan warga negara
B
Bentuk negara, lembaga negara, dan warga negara
C
Kedaulatan negara, kementerian negara, dan tujuan negara
D
Bentuk negara, wilayah negara, dan hak asasi manusia
E
Cita-cita negara, sistem hukum, dan kedaulatan rakyat
NO. 27
Link Soal
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup
NO. 28
Link Soal
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Namun, UUD 1945 bukanlah hukum yang tidak bisa diubah. Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan (amandemen). Salah satu syarat mutlak agar sidang MPR dapat mengubah pasal-pasal UUD adalah...
A
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
B
Disetujui oleh seluruh anggota DPD dan DPR yang hadir.
C
Diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
E
Dilakukan melalui referendum nasional terlebih dahulu.
NO. 29
Link Soal
Salah satu prinsip Demokrasi Pancasila adalah 'Berkedaulatan Rakyat'. Apa konsekuensi logis dari prinsip ini bagi penyelenggara negara?
A
Rakyat bebas berbuat apa saja tanpa aturan.
B
Pemerintah harus selalu menuruti keinginan demonstran.
C
Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan golongan/pribadi.
D
Negara tidak boleh memiliki pemimpin yang kuat.
E
Setiap keputusan harus melalui referendum nasional.
NO. 30
Link Soal
Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) secara resmi dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 yang ke-...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima