Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24
NO. 22
Link Soal
Suatu kerangka berpikir atau model yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan terencana dalam kehidupan berbangsa disebut...
A
Rencana pembangunan
B
Paradigma pembangunan
C
Strategi pembangunan
D
Pola pembangunan
E
Upaya pembangunan
NO. 23
Link Soal
Wewenang Presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 ayat 1. Ketentuan ini merupakan hasil dari...
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Naskah Asli UUD 1945
NO. 24
Link Soal
Pedoman mengenai tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara-upacara resmi diatur melalui...
A
TAP MPR RI No. II/MPR/1978
B
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
C
UU No. 5 Tahun 1985
D
TAP MPR No. I/MPR/1983
E
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1983
NO. 25
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan tertinggi setelah UUD 1945 adalah...
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Ketetapan MPR (Tap MPR)
D
Peraturan Presiden (Perpres)
E
Peraturan Daerah (Perda)
NO. 26
Link Soal
Pada tanggal 22 Juni 1945, naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 berhasil disepakati. Tokoh Muhammad Yamin menyebut naskah ini dengan nama...
A
Mukaddimah
B
Pembukaan
C
Lahirnya Pancasila
D
Piagam Jakarta
E
Gentlemen's Agreement
NO. 27
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 28
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar untuk kehidupan yang layak. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam cakupan hak yang diatur pada ayat tersebut?
A
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
B
Hak untuk bertempat tinggal
C
Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
D
Hak atas jaminan sosial
E
Hak memperoleh pelayanan kesehatan
NO. 29
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Perubahan yang menghasilkan penyempurnaan pada 'Aturan Peralihan' dan 'Aturan Tambahan' terjadi pada amandemen keempat. Kapan amandemen keempat tersebut dilaksanakan?
A
14-21 Oktober 1999
B
1-11 Agustus 2002
C
7-18 Agustus 2000
D
1-9 November 2001
E
5-15 Juli 2004
NO. 30
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks masyarakat yang multi-etnis, tindakan apa yang paling tepat bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini guna menciptakan harmoni sosial?
A
Mendorong masyarakat untuk menyamakan diri dalam satu budaya dominan demi keseragaman.
B
Melarang atau membatasi tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya nasional.
C
Menggalakkan dialog dan interaksi antarbudaya untuk meningkatkan pemahaman dan sikap toleransi di antara kelompok-kelompok etnis.
D
Menjadikan budaya dari kelompok mayoritas sebagai tolok ukur atau standar bagi seluruh lapisan masyarakat.
E
Menghilangkan atau menekan identitas budaya khas daerah untuk mendukung semangat persatuan bangsa.