Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Mengapa bidang Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sangat penting hingga diatur dalam Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945?
A
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Indonesia menuju negara maju.
B
Keragaman budaya di Indonesia harus dikelola untuk kemajuan.
C
Pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban bangsa.
D
Tanpa intervensi negara, pendidikan dan kebudayaan hanya akan berkembang di sektor tertentu.
E
Kemajuan peradaban suatu negara sangat bergantung pada perkembangan teknologi pendidikan.
NO. 22
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 23
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 24
Link Soal
Rumusan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramidal dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi utama sebagai...
A
Satu-satunya sumber hukum materiil
B
Identitas dan karakteristik khas bangsa Indonesia
C
Panduan teknis penyusunan peraturan daerah
D
Filter utama terhadap segala bentuk kebudayaan lokal
E
Landasan bagi sistem ekonomi liberal
NO. 25
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 26
Link Soal
Dalam kontestasi politik lokal maupun nasional, seringkali identitas primordial (kesukuan, keagamaan, golongan) dieksploitasi secara berlebihan oleh para kontestan untuk menarik dukungan. Akibatnya, masyarakat terpecah belah berdasarkan afiliasi identitas, dan ruang-ruang publik dipenuhi dengan wacana 'kami' versus 'mereka' yang mendiskreditkan kelompok lain. Fenomena ini tidak hanya menciptakan perpecahan sosial, tetapi juga merusak fondasi dialog dan musyawarah yang esensial untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman, serta menghambat tercapainya konsensus untuk kepentingan bersama.
A
Aspek kohesi sosial, karena politik identitas secara fundamental mengikis rasa persaudaraan, solidaritas, dan saling pengertian antarwarga negara yang beragam.
B
Aspek toleransi beragama, karena isu SARA seringkali digunakan untuk menyerang kelompok agama minoritas dalam arena politik, memperdalam jurang perbedaan.
C
Aspek integrasi nasional, karena fragmentasi masyarakat berdasarkan identitas dapat mengancam kesatuan bangsa secara keseluruhan dari dalam.
D
Aspek musyawarah mufakat, karena polarisasi politik dan wacana 'kami' versus 'mereka' menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan publik.
E
Aspek keadilan sosial, karena diskriminasi berdasarkan identitas primordial dapat menghambat pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara.
NO. 27
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36 A
D
36 B
E
36 C
NO. 28
Link Soal
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak serta merta berlaku efektif di masyarakat. Syarat mutlak agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan resmi berlaku adalah...
A
Telah ditandatangani oleh Presiden
B
Telah diundangkan dalam Lembaran Negara
C
Telah disetujui dalam sidang paripurna
D
Telah disosialisasikan oleh menteri terkait
E
Telah ditandatangani oleh Ketua DPR
NO. 29
Link Soal
Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pengertian ini menempatkan asal mula Pancasila secara...
A
Formal
B
Material
C
Yuridis
D
Politis
E
Ideologis
NO. 30
Link Soal
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...
A
De Facto
B
De Jure
C
De Kontrol
D
Sepihak
E
Sementara