PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tercantum dasar negara yang tersusun secara hierarkis. Hal ini menunjukkan fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai...
A
Filter masuknya budaya asing
B
Sumber segala sumber hukum
C
Petunjuk teknis peraturan
D
Ciri dan karakteristik bangsa
E
Pedoman hidup masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme?
A
Kekuasaan yang terbatas
B
Kekuasaan yang sangat terbatas
C
Kekuasaan yang tidak tak terbatas
D
Kekuasaan yang tidak terbatas
E
Kekuasaan yang sewenang-wenang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pidatonya di forum internasional (PBB dan Kongres AS), Ir. Soekarno memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti pesan beliau saat itu adalah...
A
Menyarankan agar Pancasila diangkat sebagai prinsip dasar bagi perdamaian dunia di bawah PBB
B
Menyatakan bahwa Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia yang agraris
C
Menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan negara Barat
D
Meminta PBB memindahkan markas besarnya ke Jakarta
E
Menolak mentah-mentah ideologi liberalisme dan komunisme di seluruh dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Kementerian Dalam Negeri
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Kejaksaan Agung
E
Sekretariat Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di sebuah daerah bernama Arkatama, tinggallah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Subianto. Sejak muda, Bapak Subianto tak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan warga. Ia memprakarsai berdirinya koperasi simpan pinjam dan usaha tani, memastikan para petani kecil mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka, serta membantu anak-anak kurang mampu agar bisa bersekolah. Ia selalu menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan pemerataan kesempatan bagi setiap warga tanpa memandang latar belakang. Bagi Bapak Subianto, kekayaan suatu bangsa terletak pada keadilan sosial yang merata dan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membangun perekonomian yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir golongan. Sosok Bapak Subianto dengan segala perjuangannya tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai yang diemban oleh salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Siapakah Pahlawan Nasional yang paling merepresentasikan semangat dan nilai perjuangan Bapak Subianto?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Jenderal Sudirman
D
R.A. Kartini
E
Ki Hajar Dewantara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsinya. Hak DPR yang secara spesifik berupa kewenangan untuk mengajukan anjuran, saran, atau usulan kepada pemerintah (Presiden) disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Petisi
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengatur serta menerapkan aturan di sebuah wilayah disebut...
A
Negara
B
Pemerintahan
C
Kerajaan
D
Politik
E
Kedaulatan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.