Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...
A
Keputusan Gubernur/Bupati
B
Instruksi Presiden
C
Peraturan Daerah (Perda)
D
Peraturan Menteri Dalam Negeri
E
Undang-Undang (UU)
NO. 22
Link Soal
Terdapat perbedaan fundamental dalam naskah Piagam Jakarta dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945 yang akhirnya disahkan. Perbedaan utama tersebut terletak pada...
A
Pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan
B
Tujuan nasional perlindungan segenap tumpah darah
C
Rumusan dasar negara yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Pernyataan mengenai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
E
Landasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat
NO. 23
Link Soal
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 3 Ayat 1
B
Pasal 4 Ayat 2
C
Pasal 5 Ayat 1
D
Pasal 6 Ayat 2
E
Pasal 7 Ayat 1
NO. 24
Link Soal
Salah satu ideologi besar di dunia adalah Sosialisme/Komunisme. Tokoh utama yang mencetuskan dasar-dasar pemikiran ideologi ini adalah...
A
Karl Marx
B
Adam Smith
C
Plato
D
Aristoteles
E
John Locke
NO. 25
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 26
Link Soal
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola, menyusun, dan mengawasi anggaran daerah secara mandiri dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi Politik
B
Desentralisasi Administrasi
C
Desentralisasi Fiskal
D
Dekonsentrasi Ekonomi
E
Otonomi Khusus
NO. 27
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 28
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam hidup. Hal ini merupakan fungsi Pancasila dalam aspek...
A
Aksiologis
B
Ontologis
C
Teleologis
D
Epistemologis
E
Empiris
NO. 29
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh 'Triumvirat'. Siapa sajakah yang termasuk di dalamnya?
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
B
Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum HAM
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung
E
Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Ketua KY
NO. 30
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten