Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu keputusan penting dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
A
Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
B
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C
Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)
D
Penetapan 12 Kementerian Kabinet
E
Pengesahan UUD 1945 dan penetapan Presiden serta Wakil Presiden
NO. 22
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal
NO. 23
Link Soal
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus dalam NKRI sejak awal kemerdekaan. Landasan historis utama yang menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral dari Republik Indonesia adalah...
A
Fakta bahwa Yogyakarta merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam
B
Kemenangan militer rakyat Yogyakarta mengusir penjajah
C
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945
D
Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar
E
Letak geografis Yogyakarta yang strategis di tengah pulau Jawa
NO. 24
Link Soal
Sesuai dengan esensi sila pertama Pancasila, Indonesia didefinisikan sebagai negara ber-Ketuhanan, yang berarti bukan negara sekuler. Hal ini mengandung makna bahwa...
A
Negara tidak memisahkan secara mutlak urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan
B
Agama tidak memiliki peran dalam ruang publik kenegaraan
C
Pemerintah tidak diperbolehkan mencampuri urusan keyakinan warga negara
D
Konstitusi negara dibuat berdasarkan satu hukum agama tertentu saja
E
Urusan agama sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu tanpa fasilitasi negara
NO. 25
Link Soal
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah hak. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan hak anggota MPR?
A
Hak memilih dan dipilih
B
Hak imunitas
C
Hak angket dan interpelasi
D
Hak membela diri
E
Hak keuangan dan administratif
NO. 26
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.
NO. 28
Link Soal
UUD 1945 secara spesifik mengatur identitas nasional Indonesia. Pasal yang menjelaskan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 34
NO. 29
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden
NO. 30
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A
Pemilihan umum
B
Turun temurun
C
Pemilihan Kepala Negara
D
Perwakilan anggota
E
Pelimpahan wewenang dari Presiden