Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 292
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri
NO. 293
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 294
Link Soal
Menjunjung tinggi persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau golongan merupakan wujud nyata dari sila...
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 295
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai dengan simbol-simbol sila. Manakah pasangan simbol dan sila berikut yang tidak tepat?
A
Bintang - Sila ke-1
B
Rantai - Sila ke-2
C
Pohon Beringin - Sila ke-3
D
Kepala Singa - Sila ke-4
E
Padi dan Kapas - Sila ke-5
NO. 296
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 297
Link Soal
Partisipasi warga negara dalam mendirikan organisasi masyarakat (Ormas) atau partai politik merupakan wujud nyata pembangunan di bidang...
A
Ekonomi Kerakyatan
B
Sosial Budaya
C
Pertahanan Keamanan
D
Politik
E
Lingkungan Hidup
NO. 298
Link Soal
Suatu organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim memiliki identitas budaya yang sangat berbeda. Mereka juga menolak penerapan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat lokal mereka. Tindakan organisasi tersebut secara fundamental mengancam pilar negara yang mana dan mengapa?
A
Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.
B
UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
E
Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.
NO. 299
Link Soal
Tujuan negara "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, bagaimana seharusnya diwujudkan melalui kebijakan pendidikan nasional?
A
Menyediakan fasilitas pendidikan gratis yang hanya terbatas pada wilayah perkotaan.
B
Menghapus materi pelajaran moral dan agama dari kurikulum pendidikan nasional.
C
Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
D
Memberikan prioritas utama dalam pendidikan hanya kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
E
Menambah jumlah mata pelajaran yang berorientasi pada ekonomi di sekolah-sekolah.
NO. 300
Link Soal
Pembangunan perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjamin kesejahteraan bersama merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia