Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Ideologi Pancasila secara fundamental menolak paham fasisme. Alasan utamanya adalah karena fasisme memiliki karakteristik...
A
Kekuasaan terpusat pada segelintir elit oligarki
B
Mengutamakan materialisme modern
C
Menjunjung tinggi individualisme radikal
D
Memaksakan sistem ekonomi liberal
E
Memusatkan kekuasaan mutlak pada satu orang (diktator)
NO. 292
Link Soal
Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Namun, hal berikut ini yang tidak termasuk cakupan pengawasan tersebut adalah...
A
Urusan partai politik
B
Pelaksanaan otonomi daerah
C
Pemekaran atau penggabungan wilayah daerah
D
Masalah pajak dan pendidikan
E
Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi
NO. 293
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 294
Link Soal
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang...
A
Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka NKRI
B
Rekomendasi kebijakan teknis otonomi daerah
C
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saja
D
Pengakuan keistimewaan daerah Aceh
E
Status kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota
NO. 295
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 296
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1), anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
A
Pengusaha dan pemilik waralaba
B
Hakim dan badan peradilan
C
Pedagang
D
Penyedia jasa dan barang
E
Pengajar/dosen
NO. 297
Link Soal
Dalam tinjauan asal mula Pancasila, yang dimaksud dengan 'Causa Efisien' adalah...
A
Nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi materi Pancasila
B
Proses perumusan dalam sidang BPUPKI
C
Asal mula yang menjadikan Pancasila sah sebagai dasar negara
D
Pembahasan oleh para pendiri negara
E
Hak dan kewajiban warga negara yang sama
NO. 298
Link Soal
Dalam tinjauan asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dikenal istilah Causa Materialis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila...
A
Dirumuskan secara formal oleh lembaga BPUPKI
B
Berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, seperti adat istiadat dan agama
C
Disahkan secara resmi oleh PPKI sebagai dokumen negara
D
Merupakan tujuan akhir dari cita-cita kemerdekaan bangsa
E
Menjadi instrumen hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
NO. 299
Link Soal
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)
NO. 300
Link Soal
Pada awal kemunculannya di era kerajaan, frasa Bhinneka Tunggal Ika ditujukan untuk tujuan tertentu, yakni...
A
Membangun doktrin ekspansi wilayah ke seluruh pelosok Nusantara
B
Menyusun strategi pertahanan militer Kerajaan Majapahit dalam menghadapi ancaman luar
C
Menciptakan kerukunan dan kedamaian antara penganut agama Buddha dan Hindu
D
Merumuskan konstitusi formal untuk negara kesatuan yang modern
E
Mengganti ajaran agama yang sudah ada dengan kepercayaan baru dari penguasa