Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 292
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.
NO. 293
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, salah satu kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah...
A
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
B
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12)
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14)
D
Memberikan gelar dan tanda kehormatan (Pasal 15)
E
Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13)
NO. 294
Link Soal
Ketentuan mengenai intensitas sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kurun waktu satu tahun minimal adalah...
A
Sekali setahun
B
Dua kali setahun
C
Tiga kali setahun
D
Empat kali setahun
E
Lima kali setahun
NO. 295
Link Soal
Salah satu poin krusial yang termuat dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A
Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai hukum dasar
B
Membubarkan lembaga Konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru
C
Memerintahkan Konstituante untuk segera merampungkan tugasnya
D
Menghapus jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Menetapkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baru
NO. 296
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 297
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...
A
Piagam HAM Indonesia
B
Sumber HAM Indonesia
C
Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
D
Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E
Rumusan pelaksanaan HAM
NO. 298
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Seluruh lembaga eksekutif dan yudikatif
B
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
C
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
Hubungan diplomatik dengan negara lain
E
Pembentukan undang-undang bersama DPR
NO. 299
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.
NO. 300
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat