Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Salah satu perbedaan fundamental antara naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terletak pada...
A
Urutan sila-sila dalam Pancasila
B
Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa
C
Klausa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Rumusan sistem kedaulatan rakyat
E
Jumlah pasal dalam batang tubuh
NO. 292
Link Soal
Setelah mengalami proses amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 maka kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah ....
A
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
C
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
D
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
E
Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
NO. 293
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978
NO. 294
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 295
Link Soal
Dalam sistem keuangan daerah, yang dimaksud dengan 'Pendapatan Daerah' adalah...
A
Penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman bank daerah.
B
Dana yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah.
C
Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
D
Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
E
Penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
NO. 296
Link Soal
Berikut ini adalah pernyataan mengenai hubungan formal antara Pancasila dan UUD 1945. Manakah pernyataan yang TIDAK tepat atau bukan merupakan hubungan formal di antara keduanya?
A
Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental secara ilmiah
B
Inti dari Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila
C
Pancasila memiliki hakikat dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara fundamental
D
Rumusan sah Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
E
Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dasar filsafat dan pandangan hidup masyarakat
NO. 297
Link Soal
Pidato penting yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", penamaan tersebut dipopulerkan oleh...
A
Ir. Soekarno sendiri
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Sutan Syahrir
D
Mohammad Hatta
E
Mohammad Yamin
NO. 298
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI
NO. 299
Link Soal
Secara etimologi, kata 'filsafat' yang berasal dari bahasa Yunani (philos dan sophia) secara harfiah berarti...
A
Pengabdian pada hukum
B
Cinta akan kebijaksanaan
C
Pencarian kebenaran mutlak
D
Kecerdasan berpikir kritis
E
Pengetahuan tentang alam
NO. 300
Link Soal
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.