Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Sikap menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi dalam forum musyawarah merupakan cerminan dari sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 292
Link Soal
Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", hal ini merupakan bunyi pasal ....
A
22 C ayat (1)
B
22 C ayat (2)
C
22 C ayat (3)
D
22 C ayat (4)
E
22 C ayat (5)
NO. 293
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 294
Link Soal
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 memiliki arti penting bagi kedaulatan NKRI. Alasan utama dikeluarkannya deklarasi ini adalah untuk...
A
Mengusir penjajah Belanda dari Irian Barat
B
Membentuk kerjasama ekonomi ASEAN
C
Melindungi kekayaan negara dan menyatukan wilayah laut antarpulau
D
Menetapkan batas zona ekonomi eksklusif 200 mil
E
Membuka jalur perdagangan bebas internasional
NO. 295
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna filosofis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Di bawah ini merupakan implementasi atau makna yang tepat dari semboyan tersebut, KECUALI...
A
Semboyan yang merepresentasikan persatuan dalam kemajemukan
B
Penegasan bahwa meski berbeda suku dan budaya, esensinya tetap satu bangsa
C
Kesepakatan untuk menjunjung bahasa persatuan dan tanah air yang satu
D
Simbol identitas bangsa yang bernaung di bawah dasar negara Pancasila
E
Memegang teguh pedoman budaya daerah masing-masing secara eksklusif dalam pergaulan nasional
NO. 296
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat utopis. Maksud dari pernyataan bahwa Pancasila tidak bersifat utopis adalah...
A
Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai
B
Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup
C
Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan
D
Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis
E
Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman
NO. 297
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 298
Link Soal
Nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya telah mendarah daging dalam kebudayaan serta religi bangsa Indonesia jauh sebelum disahkan. Salah satu rangkuman asas tersebut tercermin dalam konsep...
A
Mo Limo
B
Kitab Sutasoma
C
Ajaran Tripitaka
D
Budaya Gotong Royong
E
Peraturan Perundang-undangan
NO. 299
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
DPR
NO. 300
Link Soal
Landasan hukum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 adalah...
A
UU Nomor 25 Tahun 2004
B
UU Nomor 17 Tahun 2006
C
UU Nomor 17 Tahun 2007
D
UU Nomor 18 Tahun 2007
E
UU Nomor 17 Tahun 2008