Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Konstitusi atau hukum dasar negara memiliki peran krusial dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini yang merupakan cakupan pengaturan dalam hukum dasar negara adalah...
A
Struktur organisasi dan susunan suatu negara
B
Pembatasan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara
C
Pengaturan hubungan vertikal antar lembaga negara
D
Pengaturan hubungan horizontal antar lembaga negara
E
Semua jawaban benar
NO. 292
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 293
Link Soal
Di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Akuntabilitas
B
Proporsionalitas
C
Profesionalitas
D
Efisiensi
E
Dekonsentrasi
NO. 294
Link Soal
Pers memiliki peran vital dalam negara demokrasi sebagai pilar keempat (The Fourth Estate). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, salah satu peran utama pers selain sebagai media informasi dan hiburan adalah...
A
Menjadi alat propaganda pemerintah yang berkuasa
B
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
C
Mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya
D
Menutupi kesalahan pejabat negara demi stabilitas
E
Memecah belah opini publik
NO. 295
Link Soal
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi
NO. 296
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 297
Link Soal
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat dalil objektif dan subjektif mengenai kemerdekaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan kandungan makna dari alinea pertama adalah...
A
Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
B
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan
C
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
D
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
E
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
NO. 298
Link Soal
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.
NO. 299
Link Soal
Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano dan diresmikan pemakaiannya dalam ...
A
Sidang PBB
B
Konferensi Asia - Afrika
C
Sidang Kabinet RIS
D
Kraton Kadriyah Pontianak
E
Konferensi Meja Bundar
NO. 300
Link Soal
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27