Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Jenis desentralisasi yang difokuskan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengoptimalkan penggalian berbagai potensi sumber pendanaan daerah disebut...
A
Desentralisasi Administrasi
B
Desentralisasi Politik
C
Desentralisasi Fiskal
D
Desentralisasi Ekonomi
E
Desentralisasi Fungsional
NO. 302
Link Soal
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
D
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 303
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali ...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 304
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 305
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)
NO. 306
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 307
Link Soal
Inti sari yang terkandung dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 adalah mengenai...
A
Pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan
B
Penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan
C
Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
D
Pedoman praktis pelaksanaan negara
E
Tujuan negara dan dasar filsafat negara
NO. 308
Link Soal
Pasal 28I UUD 1945 menegaskan tentang hak asasi manusia yang non-derogable (tidak dapat dikurangi). Bagaimana pemerintah harus menerapkan ini dalam penegakan hukum?
A
Membatasi hak warga negara tertentu demi alasan ketertiban.
B
Melindungi dan menghormati HAM setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial.
D
Hak asasi hanya diberikan kepada warga yang tidak pernah melanggar hukum.
E
Menghapus hak asasi jika dianggap mengganggu stabilitas.
NO. 309
Link Soal
Landasan konstitusional bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa termuat dalam...
A
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
C
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
D
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
E
Sila kelima Pancasila
NO. 310
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978