Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 302
Link Soal
Keberadaan suatu negara dinilai sah apabila memenuhi unsur-unsur konstitutif pembentuk negara. Berikut ini yang merupakan unsur pokok (konstitutif) berdirinya negara adalah...
A
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
B
Rakyat, Undang-Undang Dasar, dan Wilayah
C
Wilayah, Pengakuan negara lain, dan Kekayaan alam
D
Pemerintahan, Parlemen, dan Rakyat
E
Rakyat, Tentara, dan Mata Uang
NO. 303
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
NO. 304
Link Soal
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
NO. 305
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 306
Link Soal
Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman dalam persatuan. Bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan kebudayaan?
A
Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.
B
Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.
C
Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.
D
Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.
E
Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.
NO. 307
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI
NO. 308
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...
NO. 309
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A
Pemilihan umum
B
Turun temurun
C
Pemilihan Kepala Negara
D
Perwakilan anggota
E
Pelimpahan wewenang dari Presiden
NO. 310
Link Soal
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2