Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas dituangkan dalam konstitusi pada...
A
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
C
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
D
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
NO. 302
Link Soal
Sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', digambarkan dalam perisai burung Garuda dengan simbol...
A
Bintang emas
B
Rantai
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 303
Link Soal
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah perwujudan dari Pancasila sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 304
Link Soal
Menurut UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh ...
A
Ketua MPR
B
Menteri Dalam Negeri
C
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D
Menteri Luar Negeri
E
Menteri Pertahanan
NO. 305
Link Soal
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali
NO. 306
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 307
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 308
Link Soal
Apabila suatu negara mengalami perpecahan hingga lenyap, dan kemudian di wilayah tersebut berdiri negara-negara yang baru, maka fenomena terbentuknya negara ini disebut dengan...
A
Occupatie
B
Inovatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Accessie
NO. 309
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga-lembaga berikut, KECUALI...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
C
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
D
Presiden
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 310
Link Soal
Di sebuah negeri fiktif bernama Nusadipa, terdapat seorang pemimpin kharismatik bernama Arya. Meskipun desanya, Mekar Jaya, kaya akan sumber daya alam, ia menghadapi tantangan besar: upaya campur tangan asing yang ingin memecah belah warga berdasarkan perbedaan suku dan agama, serta munculnya kelompok-kelompok separatis kecil. Dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, Tuan Arya tidak hanya menyatukan kembali warga Desa Mekar Jaya tetapi juga secara aktif mengkampanyekan pentingnya persatuan dengan desa-desa tetangga dan mengintegrasikan identitas lokal mereka ke dalam identitas Nusadipa yang lebih besar. Ia selalu menekankan bahwa keutuhan Nusadipa adalah kunci kemakmuran bersama, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Figur Tuan Arya dalam narasi ini paling merepresentasikan semangat dan nilai yang pernah diperjuangkan oleh tokoh nasional Indonesia berikut ini, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Ki Hajar Dewantara
E
R.A. Kartini