PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 301

Pemerintah Daerah 'Bumi Lestari' sedang menyusun APBD untuk tahun anggaran mendatang, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Mereka berupaya mengoptimalkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai fungsi strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup atau fungsi utama yang dapat dicapai secara langsung melalui kebijakan APBD?

A

Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional serta pembangunan sesuai batas anggaran yang ditetapkan.

B

Mengalokasikan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar.

C

Memfasilitasi pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui program bantuan sosial, subsidi, dan penyediaan layanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

D

Berperan sebagai alat kontrol untuk mengawasi dan menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana serta mencapai target yang ditetapkan.

E

Mengintervensi pasar keuangan lokal untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing guna mengendalikan inflasi regional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 302
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 303
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 304
Perubahan keempat UUD 1945, terjadi dalam sidang ....
A
Sidang tahunan MPR 2002
B
Sidang tahunan MPR 2001
C
Sidang tahunan MPR 2000
D
Sidang tahunan MPR 1999
E
Sidang tahunan MPR 1998

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 305
Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan nomenklatur, hingga pembubaran kementerian negara di Indonesia secara konstitusional diatur dalam...
A
Ketetapan MPR
B
Undang-Undang (UU)
C
Keputusan Presiden
D
Peraturan Daerah
E
UUD 1945 secara eksplisit

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 306
Sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', digambarkan dalam perisai burung Garuda dengan simbol...
A
Bintang emas
B
Rantai
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 307
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan secara konstitusional dan lebih jelas melalui Sidang MPR yang ditetapkan dalam...
A
Tap MPR No. II/MPR/1978
B
Tap MPR No. IV/MPR/1973
C
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
D
Tap MPR No. III/MPR/2000
E
Tap MPR No. I/MPR/2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 308
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Presiden
D
Komisi Yudisial
E
Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 309
Pancasila secara konstitusional diakui sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan dari dokumen...
A
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968
B
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
C
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
D
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
E
Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 310
Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah norma ....
A
Agama
B
Filsafat
C
Kesusilaan
D
Hukum
E
Kesopanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar