Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
A
Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)
B
Revitalisasi industri kehutanan
C
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
D
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
E
Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut
NO. 302
Link Soal
Setiap negara wajib memiliki suatu dasar negara yang fundamental. Alasan utama perlunya dasar negara bagi sebuah bangsa adalah...
A
Karena negara merupakan organisasi massa yang sangat besar
B
Sebagai tatanan bagi masyarakat yang heterogen
C
Sebagai landasan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat di segala aspek kehidupan
D
Sebagai instrumen pembuat peraturan publik
E
Sebagai bentuk formalitas pengambilan keputusan bersama
NO. 303
Link Soal
Siapakah yang memiliki wewenang untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
MPR melalui sidang istimewa
D
Menteri Keuangan
E
Komisi Pemberantasan Korupsi
NO. 304
Link Soal
Hak kewarganegaan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut …
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Stelsel aktif
D
Stelsel pasif
E
Repudiasi
NO. 305
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian
NO. 306
Link Soal
Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Klasifikasi lembaga yang tepat menurut teori tersebut di Indonesia adalah...
A
Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPRD), dan Yudikatif (MK, MA)
B
Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan, dan Mahkamah Konstitusi
C
Eksekutif (Presiden), Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Publik
D
Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Integratif
E
MPR, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Masyarakat
NO. 307
Link Soal
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam pemaknaan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik?
A
Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya adalah modal dan milik bersama bangsa.
B
Bangsa Indonesia yang majemuk harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat secara luas.
C
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi yang mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
D
Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
E
Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
NO. 308
Link Soal
Konsep pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang terpisah yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas/pengadil) dikenal dengan istilah ...
A
Trias Politika
B
Triumvirat
C
Magnum Opus
D
Monarki
E
Tirani
NO. 309
Link Soal
Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI adalah...
A
Penyusunan struktur organisasi kementerian
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Perumusan fondasi atau dasar negara
D
Penentuan batas wilayah kedaulatan RI
E
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 310
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan gabungan dari anggota-anggota yang berasal dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK)