Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 32. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 311
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 312
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan gabungan dari anggota-anggota yang berasal dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 313
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan secara konstitusional dan lebih jelas melalui Sidang MPR yang ditetapkan dalam...
A
Tap MPR No. II/MPR/1978
B
Tap MPR No. IV/MPR/1973
C
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
D
Tap MPR No. III/MPR/2000
E
Tap MPR No. I/MPR/2003
NO. 314
Link Soal
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku secara resmi menggantikan Konstitusi RIS pada tanggal...
A
5 Juli 1959
B
17 Oktober 1950
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
18 Agustus 1945
NO. 315
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Makna dimensi 'Realitas' dalam Pancasila adalah...
A
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dan berakar dari budaya dan kehidupan nyata masyarakat Indonesia itu sendiri
B
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan
C
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Pancasila merupakan sistem nilai yang logis dan rasional
E
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren dunia internasional
NO. 316
Link Soal
Penafsiran otentik dari UUD 1945 adalah dalam penjelasan UUD 1945 sebab dalam penjelasan tersebut ....
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
C
Sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya
D
Merupakan penafsiran resmi lembaga yang merumuskan
E
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 317
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, pengaturan mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan diletakkan pada bagian awal. Bab berapakah yang mengatur hal tersebut?
A
Bab I
B
Bab II
C
Bab III
D
Bab IV
E
Bab V
NO. 318
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 319
Link Soal
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
NO. 320
Link Soal
Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan nilai tersebut dalam bidang sosial budaya adalah...
A
Membatasi interaksi dengan budaya luar yang dianggap asing
B
Menghargai dan menerima perbedaan latar belakang sebagai realitas kehidupan
C
Memisahkan kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan suku
D
Menganggap budaya daerah sendiri jauh lebih unggul dibanding daerah lain
E
Menolak pertukaran budaya antar daerah agar budaya asli tetap murni