PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 32. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 311
Sistematika UUD 1945 mengelompokkan materi muatan ke dalam bab-bab. Bab XI UUD 1945 secara khusus mengatur tentang...
A
Pertahanan dan Keamanan Negara
B
Warga Negara dan Penduduk
C
Agama
D
Pendidikan dan Kebudayaan
E
Perekonomian Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 312
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 313
Wawasan Nusantara memiliki arah pandang ke dalam dan ke luar. Yang dimaksud dengan tujuan 'wawasan ke dalam' adalah agar bangsa Indonesia...
A
Mampu bersaing dalam perekonomian global yang bebas.
B
Peka dan berusaha mencegah faktor-faktor penyebab disintegrasi demi memelihara persatuan dan kesatuan.
C
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
D
Mengamankan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional.
E
Dapat mengadopsi nilai-nilai universal yang positif dari luar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 314
Inti sari yang terkandung dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 adalah mengenai...
A
Pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan
B
Penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan
C
Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
D
Pedoman praktis pelaksanaan negara
E
Tujuan negara dan dasar filsafat negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 315

Di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga, sering ditemukan kasus penebangan hutan secara ilegal dan perburuan satwa liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kedua negara, yang kemudian hasilnya diperdagangkan secara gelap melintasi batas negara. Jika fenomena ini terus berlangsung tanpa penanganan serius, hal ini berpotensi paling besar mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek...

A

Ketahanan ekonomi negara melalui kerugian sumber daya alam.

B

Integritas dan keutuhan wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alamnya.

C

Hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara tetangga.

D

Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat perbatasan.

E

Kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 316
Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pengertian ini menempatkan asal mula Pancasila secara...
A
Formal
B
Material
C
Yuridis
D
Politis
E
Ideologis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 317
Sidang MPR dapat mengagendakan usulan perubahan pasal-pasal UUD jika diajukan oleh syarat minimal anggota, yaitu...
A
Paling sedikit 1/2 dari total anggota DPR
B
Paling sedikit 1/3 dari total anggota MPR
C
Paling sedikit 2/3 dari total anggota MPR
D
Paling sedikit 1/3 dari total anggota DPR
E
Paling sedikit 50% + 1 anggota MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 318
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 319
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 320
Dalam sistem demokrasi modern, independensi lembaga peradilan sangat vital untuk menjamin keadilan. Ciri utama dari pemerintahan demokrasi yang membedakannya dengan sistem otoriter dalam konteks kekuasaan adalah adanya...
A
Dominasi eksekutif terhadap lembaga legislatif
B
Pemisahan tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif
C
Penyatuan seluruh fungsi kekuasaan di tangan presiden
D
Kontrol militer terhadap keputusan pengadilan
E
Kewenangan parlemen untuk mengintervensi vonis hakim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.