Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 32. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 311
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.
NO. 312
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan
NO. 313
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 314
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik
NO. 315
Link Soal
Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Daerah
E
Sentralisasi
NO. 316
Link Soal
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari konstitusi negara. Berikut ini yang merupakan pokok pikiran tersebut adalah...
A
Negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa berdasarkan asas persatuan
B
Negara berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat secara menyeluruh
C
Negara menganut paham kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan
D
Negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab
E
Semua jawaban di atas benar
NO. 317
Link Soal
Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks dan munculnya berbagai ideologi transnasional, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan menjadi krusial. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai hirarki atau hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan fundamental antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pilar negara?
A
UUD NRI Tahun 1945 adalah manifestasi ideologis dari Pancasila, sehingga perubahan UUD harus selalu merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila.
B
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang setara sebagai fondasi hukum negara, memastikan stabilitas hukum tanpa hirarki.
C
Pancasila merupakan Staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber nilai dan norma fundamental bagi pembentukan dan keberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
D
Perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan secara independen tanpa terikat pada Pancasila, selama sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku.
E
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang lebih tinggi karena mengatur tata negara secara rinci, sedangkan Pancasila lebih bersifat filosofis dan abstrak.
NO. 318
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...
NO. 319
Link Soal
Pers memiliki peran vital dalam negara demokrasi sebagai pilar keempat (The Fourth Estate). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, salah satu peran utama pers selain sebagai media informasi dan hiburan adalah...
A
Menjadi alat propaganda pemerintah yang berkuasa
B
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
C
Mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya
D
Menutupi kesalahan pejabat negara demi stabilitas
E
Memecah belah opini publik
NO. 320
Link Soal
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Menteri Dalam Negeri
C
Perwakilan Pemerintah
D
Organisasi-organisasi politik
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat