Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 32. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 311
Link Soal
Penyelenggaraan Ujian Nasional (pada masa lalu) atau Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah memiliki tujuan strategis bagi negara. Selain memetakan kualitas, kontribusi utama kebijakan ini dalam konteks pembangunan sektor pendidikan nasional adalah sebagai upaya...
A
Menghemat anggaran belanja negara di sektor pendidikan daerah
B
Mencetak siswa yang hanya pandai menghafal teori
C
Menyeragamkan seluruh buku pelajaran di Indonesia
D
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional (Quality Control)
E
Meningkatkan persaingan tidak sehat antar sekolah
NO. 312
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
DPR
NO. 313
Link Soal
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)
NO. 314
Link Soal
Sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi fondasi negara, yaitu...
A
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
B
Pemilihan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
C
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu
D
Penetapan lagu kebangsaan dan bendera negara
E
Jawaban A, B, dan C benar
NO. 315
Link Soal
Sebagai representasi rakyat dalam sistem legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki bab khusus dalam UUD 1945. Bab tersebut adalah...
A
Bab VI
B
Bab VII
C
Bab VII A
D
Bab VIII
E
Bab IX
NO. 316
Link Soal
Menurut klasifikasi bentuk pemerintahan oleh Aristoteles, monarki didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh...
A
Satu orang untuk kepentingan pribadi
B
Satu orang untuk kepentingan umum
C
Beberapa orang untuk kepentingan kelompok
D
Seluruh rakyat untuk kepentingan bersama
E
Sekelompok elit untuk menindas rakyat
NO. 317
Link Soal
Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, mencerminkan karakteristik dari...
A
Monarki Konstitusional
B
Oligarki
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Otoritarian
NO. 318
Link Soal
Sebuah komunitas pemuda rutin membagikan makanan gratis kepada tunawisma setiap malam Jumat. Tindakan kemanusiaan ini merupakan pengamalan nyata dari Pancasila sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 319
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal
NO. 320
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.