Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 32. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 311
Link Soal
Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara dengan urutan susunan sebagai berikut...
A
Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan
B
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
C
Kebangsaan, Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, Kesejahteraan
D
Internasionalisme, Nasionalisme, Mufakat, Ketuhanan, Kesejahteraan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat
NO. 312
Link Soal
Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan lima negara Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967 untuk meresmikan berdirinya ASEAN dikenal dengan nama...
A
Deklarasi Jakarta
B
Deklarasi Kuala Lumpur
C
Deklarasi Singapura
D
Deklarasi Bangkok
E
Deklarasi Manila
NO. 313
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.
NO. 314
Link Soal
Meskipun daerah memiliki hak otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya, terdapat bidang tertentu yang tetap menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat, yaitu...
A
Bidang Agama
B
Pendapatan Asli Daerah
C
Pembangunan Infrastruktur
D
Pengembangan Budaya Lokal
E
Urusan Sosial Kemasyarakatan
NO. 315
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 316
Link Soal
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah hak. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan hak anggota MPR?
A
Hak memilih dan dipilih
B
Hak imunitas
C
Hak angket dan interpelasi
D
Hak membela diri
E
Hak keuangan dan administratif
NO. 317
Link Soal
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan
NO. 318
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 319
Link Soal
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959
NO. 320
Link Soal
Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …
A
Mengubah dan menetapkan undang-undang
B
Melantik presiden dan/atau wakil presiden
C
Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden
D
Mengaji system ketatanegaraan
E
Memasyarakatkan ketetapan MPR