Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat-alat transportasi diatur dalam ...
A
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015
B
TAP MPR No. II Tahun 2015
C
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015
D
TAP MPR No. XII Tahun 2013
E
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015
NO. 322
Link Soal
Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A
TAP MPR No. I/MPR/1982
B
TAP MPR No. II/MPR/1982
C
TAP MPR No. III/MPR/1983
D
TAP MPR No. lV/MPR/1983
E
TAP MPR No. V/MPR/1983
NO. 323
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambang negara kita, pada mulanya merupakan petikan dari kitab zaman Majapahit yang berfokus pada...
A
Kerja sama militer untuk memperluas wilayah kekuasaan nusantara.
B
Sistem pembagian kasta yang ketat dalam struktur masyarakat Majapahit.
C
Pentingnya toleransi kehidupan beragama antara penganut Buddha dan Hindu Siwa.
D
Peraturan perdagangan antar pulau di wilayah kerajaan.
E
Tata cara pemilihan raja dalam lingkungan keluarga kerajaan.
NO. 324
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 325
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks masyarakat yang multi-etnis, tindakan apa yang paling tepat bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini guna menciptakan harmoni sosial?
A
Mendorong masyarakat untuk menyamakan diri dalam satu budaya dominan demi keseragaman.
B
Melarang atau membatasi tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya nasional.
C
Menggalakkan dialog dan interaksi antarbudaya untuk meningkatkan pemahaman dan sikap toleransi di antara kelompok-kelompok etnis.
D
Menjadikan budaya dari kelompok mayoritas sebagai tolok ukur atau standar bagi seluruh lapisan masyarakat.
E
Menghilangkan atau menekan identitas budaya khas daerah untuk mendukung semangat persatuan bangsa.
NO. 326
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 327
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 328
Link Soal
Implementasi Sila Kelima Pancasila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' dalam sektor pelayanan kesehatan sebaiknya berwujud seperti apa?
A
Layanan kesehatan gratis dikhususkan hanya untuk wilayah perkotaan.
B
Membatasi akses kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
C
Menyediakan akses kesehatan yang terjangkau dan merata hingga ke daerah terpencil.
D
Menaikkan biaya kesehatan demi devisa negara.
E
Memberikan fasilitas kesehatan eksklusif hanya untuk pejabat.
NO. 329
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) dimaksudkan untuk mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, yaitu untuk...
A
Melaksanakan peradilan yang berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan.
B
Menyelenggarakan peradilan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dengan biaya yang terjangkau.
C
Membentuk lembaga pengadilan yang kokoh dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuatan atau kekuasaan lain.
D
Menyelenggarakan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun demi menegakkan hukum dan keadilan.
E
Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.
NO. 330
Link Soal
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus dalam NKRI sejak awal kemerdekaan. Landasan historis utama yang menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral dari Republik Indonesia adalah...
A
Fakta bahwa Yogyakarta merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam
B
Kemenangan militer rakyat Yogyakarta mengusir penjajah
C
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945
D
Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar
E
Letak geografis Yogyakarta yang strategis di tengah pulau Jawa