Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum pada tingkat kasasi dipegang oleh lembaga...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Pengadilan Tinggi
NO. 322
Link Soal
Konstitusi Indonesia mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar... persen dari APBN dan APBD.
A
10
B
20
C
30
D
40
E
15
NO. 323
Link Soal
Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, negara terus memberdayakan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari penguatan institusi hukum ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk...
A
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum
B
Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan rasa aman dalam masyarakat
C
Menunjukkan kekuatan negara di mata internasional
D
Mengontrol kebebasan berpendapat warga negara
E
Melindungi kepentingan pejabat pemerintahan
NO. 324
Link Soal
DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 325
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 326
Link Soal
Komposisi Hakim Konstitusi di Indonesia terdiri dari 9 orang anggota. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh tiga lembaga berbeda dengan masing-masing mengusulkan...
A
5 orang oleh MA, 2 oleh DPR, dan 2 oleh Presiden
B
3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden
C
3 orang oleh KY, 3 oleh MA, dan 3 oleh MK
D
4 orang oleh DPR, 4 oleh DPD, dan 1 oleh Presiden
E
9 orang seluruhnya diusulkan oleh KY kepada Presiden
NO. 327
Link Soal
Pancasila, sebagai salah satu pilar negara, lahir dari konsensus para pendiri bangsa di tengah gejolak dan ancaman perpecahan. Para founding fathers menyadari pentingnya sebuah landasan ideologis yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Nusantara. Kini, di era digital, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang berpotensi menggerus kohesi sosial. Berdasarkan konteks sejarah perumusan dan relevansi Pancasila dengan tantangan kontemporer tersebut, penguatan nilai Pancasila manakah yang paling esensial dan mendesak untuk membendung arus disintegrasi dan mengembalikan solidaritas kebangsaan di tengah gelombang disinformasi dan perpecahan sosial?
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi spiritual untuk membentengi diri dari pengaruh negatif dan godaan perpecahan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, untuk menumbuhkan etika komunikasi yang santun dan beradab di ruang digital.
C
Persatuan Indonesia, karena secara langsung menargetkan ancaman perpecahan, polarisasi, dan memperkuat ikatan kebangsaan.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan mendorong dialog konstruktif dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pandangan.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, untuk mengatasi akar masalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang sering dieksploitasi pemicu konflik.
NO. 328
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 329
Link Soal
Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat beberapa alat kelengkapan negara federal. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam alat kelengkapan negara RIS?
A
Presiden
B
Menteri
C
Senat
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
NO. 330
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.