Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Ketentuan mengenai mata uang negara Republik Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal...
A
23A
B
23B
C
23C
D
23D
E
23E
NO. 322
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan RAPBN (Hak Budget) adalah...
A
Presiden
B
MPR
C
Kejaksaan Agung
D
DPR
E
MA
NO. 323
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman (grasi) kepada terpidana. Namun, dalam memberikan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 324
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, terdapat beberapa pasal yang isinya tetap asli dan belum pernah mengalami perubahan. Pasal-pasal tersebut adalah...
A
Pasal 1, 2, 3, 4, 5
B
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
C
Pasal 6, 11, 17, 22, 23
D
Pasal 18, 26, 27, 30, 36
E
Pasal 2, 4, 10, 12, 29
NO. 325
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 326
Link Soal
Untuk membentuk karakter masyarakat yang toleran, bagaimana penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan sekolah?
A
Mewajibkan semua siswa mengikuti kegiatan budaya mayoritas.
B
Mengajarkan keberagaman budaya dan agama sebagai bagian dari kurikulum.
C
Menghapus mata pelajaran tentang agama untuk menjaga netralitas.
D
Membatasi pelajaran tentang budaya hanya pada budaya lokal sekolah.
E
Mengajarkan bahwa satu budaya lebih unggul daripada budaya lain.
NO. 327
Link Soal
Pasal 28A-28J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila ...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 328
Link Soal
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang mengutamakan...
A
Persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah
B
Monopoli negara atas seluruh aset produksi individu
C
Kepentingan pemilik modal asing sebagai prioritas utama
D
Moralitas Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan
E
Keuntungan materiil sebesar-besarnya tanpa batas etika
NO. 329
Link Soal
Di Kota Bahari Sentosa, sebuah organisasi kemasyarakatan bernama 'Perkumpulan Warga Adil Sejahtera' (PWAS) semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi komunitas minoritas di wilayah mereka. PWAS beralasan bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat mengganggu 'harmoni lokal' dan 'kemurnian nilai-nilai' yang mereka yakini. Mereka bahkan mulai melakukan intimidasi kecil-kecilan terhadap warga dari komunitas minoritas yang berencana untuk beribadah di tempat sementara. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga minoritas dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Tindakan PWAS tersebut secara nyata berpotensi melanggar salah satu pilar negara Indonesia. Dari sudut pandang **ideologi negara**, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam oleh narasi dan tindakan PWAS di atas?
A
Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, yang nilai-nilainya secara fundamental dicederai oleh tindakan diskriminatif tersebut.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tindakan tersebut secara eksplisit melanggar pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam integritas sosial dan memecah belah persatuan bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan persatuan dalam perbedaan yang harus dijunjung tinggi, dan tindakan PWAS secara terang-benderang menolak prinsip keberagaman tersebut.
E
Semangat gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, karena tindakan tersebut memecah belah persatuan dan kerukunan.
NO. 330
Link Soal
Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas dituangkan dalam konstitusi pada...
A
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
C
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
D
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945