Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Landasan filosofis yang memberikan arah bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada cita-cita untuk...
A
Membentuk aliansi militer dengan negara-negara tetangga
B
Turut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia
C
Menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara
D
Membatasi hubungan diplomatik hanya dengan negara maju
E
Melakukan intervensi pada urusan internal negara lain
NO. 322
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 323
Link Soal
Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayahnya disebut...
A
Pemerintahan
B
Kerajaan
C
Negara
D
Kekuasaan
E
Politik
NO. 324
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 325
Link Soal
Setelah amandemen UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Struktur keanggotaan MPR yang demikian mencerminkan perwujudan paham konstitusionalisme yang mengedepankan prinsip ....
A
Pemisahan kekuasaan yang ketat antara legislatif dan eksekutif
B
Representasi ganda yang menjamin suara seluruh rakyat dan daerah
C
Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang
D
Kemandirian lembaga yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan
E
Penegasan dominasi pemerintah pusat dalam segala pengambilan keputusan
NO. 326
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 327
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 328
Link Soal
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi, yang menjadi dasar negara Indonesia, terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Batang Tubuh UUD 1945
D
Maklumat Pemerintah
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 329
Link Soal
Asas pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Devolusi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Perbantuan
NO. 330
Link Soal
Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Daerah
E
Sentralisasi