Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
NO. 322
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 323
Link Soal
Wewenang Presiden Republik Indonesia untuk memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, serta bentuk kehormatan lainnya secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 12
B
Pasal 13
C
Pasal 14
D
Pasal 15
E
Pasal 16
NO. 324
Link Soal
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan komitmen negara terhadap kebudayaan nasional dengan bunyi...
A
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
B
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
C
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E
Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
NO. 325
Link Soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara ....
A
Republik
B
Parlementer
C
Hukum
D
Demokrasi pancasila
E
Presidensial
NO. 326
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir
NO. 327
Link Soal
Keanggotaan MPR yang mencakup unsur daerah telah diakomodasi dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, terdapat perbedaan krusial terkait representasi daerah tersebut, yaitu ....
A
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
B
Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
C
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang
D
Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E
Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya
NO. 328
Link Soal
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan istilah status seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Seseorang yang baru ditahan oleh penyidik dan belum mendapatkan vonis atau keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut...
A
Narapidana
B
Terpidana
C
Tahanan
D
Saksi Kunci
E
Residivis
NO. 329
Link Soal
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar secara konstitusional terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Mukadimah Konstitusi RIS
D
Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 330
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.