Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sistem lain. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan ciri dari sistem tersebut?
A
Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
B
Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya.
C
Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang tidak saling menjatuhkan.
D
Kekuasaan legislatif lebih dominan sehingga kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen.
E
Rakyat memilih presiden melalui mekanisme pemilihan tertentu, baik langsung maupun perwakilan.
NO. 322
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Presiden
D
Komisi Yudisial
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 323
Link Soal
Dalam sistem perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi Pancasila, perlakuan terhadap hak milik perseorangan adalah...
A
Dihapus demi kepentingan negara
B
Sepenuhnya tidak diakui oleh sistem
C
Tetap diakui keberadaannya
D
Wajib dibagikan kepada masyarakat secara merata
E
Hanya boleh dimiliki oleh pejabat negara
NO. 324
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 325
Link Soal
Asas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama adalah...
A
Lex Posterior Derogat Legi Priori
B
Lex Specialis Derogat Legi Generali
C
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
D
Asas Legalitas
E
Asas Teritorial
NO. 326
Link Soal
UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya) mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, asas yang diterapkan adalah...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 327
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Undang-Undang Dasar
C
Kehendak Presiden dan Wakil Presiden
D
Mekanisme pemilihan umum secara langsung
E
Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
NO. 328
Link Soal
Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu Presiden. Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada Bab...
A
Bab III
B
Bab IV
C
Bab V
D
Bab VI
E
Bab VII
NO. 329
Link Soal
Menurut teori Hans Nawiasky, Pancasila berkedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'. Implikasi hukum dari kedudukan tersebut bagi ketatanegaraan Indonesia adalah...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara tanpa kekuatan hukum
B
Pancasila dapat diubah melalui referendum nasional
C
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kedudukannya tetap dan tidak dapat diubah
D
Pancasila menyesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku
E
Pancasila hanya mengikat bagi penyelenggara negara saja
NO. 330
Link Soal
Meskipun otonomi daerah diberlakukan seluas-luasnya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan absolut). Di bawah ini, manakah yang termasuk urusan absolut pemerintah pusat?
A
Pariwisata dan Budaya
B
Kesehatan dan Pendidikan
C
Politik Luar Negeri dan Moneter Fiskal
D
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
E
Lingkungan Hidup dan Kehutanan