Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 331
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
NO. 332
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali pergantian konstitusi. Konstitusi yang diberlakukan pada akhir tahun 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah...
A
UUD 1945 (Naskah Asli)
B
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
C
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
UUD 1945 Hasil Amandemen
E
Piagam Jakarta
NO. 333
Link Soal
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah mutlak tanpa batas. Pembatasan HAM ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk...
A
Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).
B
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.
C
Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.
D
Mengikuti standar negara-negara liberal barat.
E
Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.
NO. 334
Link Soal
Sebagai norma dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah...
A
Fleksibel
B
Normatif
C
Rigid
D
Imperatif
E
Semantik
NO. 335
Link Soal
Bangsa Indonesia meyakini Pancasila sebagai sumber cita-cita luhur yang benar dan baik. Dalam konteks ini, kedudukan Pancasila didefinisikan sebagai...
A
Ideologi alternatif
B
Simbol seremonial negara
C
Pandangan hidup saja
D
Dasar negara
E
Hukum pelengkap
NO. 336
Link Soal
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A
Peradilan Umum
B
Peradilan Agama
C
Peradilan Militer
D
Peradilan Tata Usaha Negara
E
Peradilan Konstitusi
NO. 337
Link Soal
Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang atau membuat perjanjian dengan negara lain, namun hal tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Internasional
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Luar Negeri
E
Panglima TNI
NO. 338
Link Soal
"Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 339
Link Soal
Di Desa Makmur, Bapak Aris dihadapkan pada sebuah persoalan pembagian sumber daya air yang vital bagi pertanian warga. Berbagai kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, mengancam keharmonisan desa. Dengan kebijaksanaan, Bapak Aris mengadakan serangkaian pertemuan dan musyawarah yang panjang, melibatkan semua pihak tanpa kecuali. Ia menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan merata, agar tidak ada satu pun kelompok yang merasa dirugikan, demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ia percaya bahwa solusi terbaik lahir dari kolektivitas dan semangat kekeluargaan, bukan dari dominasi satu pihak. Tindakan Bapak Aris ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan serta keadilan sosial, yang merupakan bagian integral dari pilar negara. Tokoh nasional manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Aris tersebut dalam konteks pengambilan keputusan yang adil dan merata demi kesejahteraan bersama?
A
Mohammad Hatta
B
Soekarno
C
Sutan Syahrir
D
Cut Nyak Dien
E
R.A. Kartini
NO. 340
Link Soal
Bagaimana seharusnya warga negara mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari?
A
Dengan pola pikir dan perilaku yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
B
Melalui pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
C
Dengan pola pikir dan perilaku yang sangat menghindari perbedaan di dalam kelompok masyarakat tertentu.
D
Melalui pola pikir dan sikap yang dapat menghilangkan fanatisme sempit dalam kehidupan bermasyarakat.
E
Dengan pola pikir dan tindakan yang memungkinkan masyarakat hidup aman dan damai dalam bingkai NKRI.