PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 331
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 332
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 333
Ideologi Pancasila secara fundamental menolak paham fasisme. Alasan utamanya adalah karena fasisme memiliki karakteristik...
A
Kekuasaan terpusat pada segelintir elit oligarki
B
Mengutamakan materialisme modern
C
Menjunjung tinggi individualisme radikal
D
Memaksakan sistem ekonomi liberal
E
Memusatkan kekuasaan mutlak pada satu orang (diktator)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 334
Pengakuan serta perlakuan terhadap setiap individu yang selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan perwujudan dari nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Kesatu
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 335
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 336
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang pembentukannya didasarkan pada landasan hukum tertentu, yaitu...
A
UU Nomor 21 Tahun 2003
B
UU Nomor 23 Tahun 2003
C
UU Nomor 25 Tahun 2003
D
UU Nomor 24 Tahun 2003
E
UU Nomor 22 Tahun 2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 337
Landasan konstitusional yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termuat dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 19
B
Pasal 17
C
Pasal 18
D
Pasal 21
E
Pasal 22

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 338
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 339
Presiden memiliki kewenangan yudikatif tertentu yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan mengenai wewenang Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 14 Ayat 1
B
Pasal 14 Ayat 2
C
Pasal 13 Ayat 1
D
Pasal 11 Ayat 2
E
Pasal 23 Ayat 2

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 340
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki berbagai perangkat untuk menjalankan fungsinya. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan alat perlengkapan MPR?
A
Pimpinan MPR
B
Badan Pekerja MPR
C
Pembantu MPR
D
Komisi MPR
E
Panitia Ad Hoc MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.