PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 331
Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 332
Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial?
A
Kekuasaan penyelenggara negara berada di tangan presiden
B
Menteri-menteri negara diangkat dan dibentuk oleh presiden
C
Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen
D
Presiden tidak berada di bawah kendali langsung parlemen
E
Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 333
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dikenal istilah 'Dana Perimbangan'. Apa yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
A
Sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional untuk mendanai desentralisasi sesuai potensi daerah.
B
Kewajiban daerah menyerahkan 50% pendapatan asli daerah ke pusat.
C
Subsidi penuh dari pemerintah pusat karena daerah tidak boleh mencari pendapatan sendiri.
D
Sistem di mana daerah kaya mensubsidi daerah miskin secara langsung tanpa perantara pusat.
E
Pembagian keuntungan BUMN yang berlokasi di daerah tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 334
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 335
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi. Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 336
Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh ...
A
Badan Pekerja MPR
B
Rapat paripurna MPR
C
Komisi/Panitia Ad Hoc
D
Rapat Fraksi-fraksi
E
Sidang Umum MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 337
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada ....
A
17 Agustus 1945
B
17 Agustus 1946
C
17 Agustus 1947
D
17 Agustus 1948
E
17 Agustus 1949

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 338
Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tercatat telah mengalami proses perubahan atau amandemen sebanyak...
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 339
DPR memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan mandat rakyat. Fungsi DPR yang berkaitan dengan kewenangan menyusun rancangan undang-undang disebut...
A
Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Legislasi
C
Fungsi Anggaran
D
Hak Interpelasi
E
Hak Amandemen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 340
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.