Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 342
Link Soal
Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan nasional. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna dari kedudukan tersebut adalah...
A
Pembangunan nasional boleh mengesampingkan nilai Pancasila demi percepatan ekonomi
B
Segala aspek pembangunan di Indonesia harus menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai landasan normatif dan kerangka acuan
C
Nilai Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol formalitas dalam laporan pembangunan
D
Pembangunan dilaksanakan hanya dengan mengacu pada satu sila yang dianggap paling menguntungkan
E
Pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada nilai-nilai instrumental tanpa merujuk nilai dasar
NO. 343
Link Soal
Pemerintah Daerah X mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berinteraksi dengan layanan publik di wilayah tersebut untuk menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi. Selain itu, Perda tersebut juga memberikan prioritas utama kepada penduduk asli daerah tersebut dalam setiap proses rekrutmen pegawai pada instansi pemerintah daerah. Banyak pihak berpendapat bahwa Perda ini, meskipun bertujuan melestarikan budaya, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks pemahaman terhadap Pilar Negara, Perda tersebut paling tidak sesuai dengan prinsip...
A
Pancasila sebagai dasar negara
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
E
Ketahanan Nasional sebagai wawasan kebangsaan
NO. 344
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 345
Link Soal
Setelah amandemen UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Struktur keanggotaan MPR yang demikian mencerminkan perwujudan paham konstitusionalisme yang mengedepankan prinsip ....
A
Pemisahan kekuasaan yang ketat antara legislatif dan eksekutif
B
Representasi ganda yang menjamin suara seluruh rakyat dan daerah
C
Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang
D
Kemandirian lembaga yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan
E
Penegasan dominasi pemerintah pusat dalam segala pengambilan keputusan
NO. 346
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 347
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan
NO. 348
Link Soal
Dalam situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, triumvirat menteri yang menjalankan tugas kepresidenan sementara terdiri dari...
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara
B
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Polhukam
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri
E
Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Sekretaris Kabinet
NO. 349
Link Soal
Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai...
A
Cita-cita Bangsa
B
Ideologi Tertutup
C
Dasar Negara
D
Falsafah Hidup
E
Instrumen Politik
NO. 350
Link Soal
Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …
A
Mengubah dan menetapkan undang-undang
B
Melantik presiden dan/atau wakil presiden
C
Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden
D
Mengaji system ketatanegaraan
E
Memasyarakatkan ketetapan MPR