Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator
NO. 342
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 343
Link Soal
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Presiden (Perpres) berada di bawah...
A
Undang-Undang / Perppu
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Peraturan Daerah Provinsi
D
Ketetapan MPR
E
Peraturan Menteri
NO. 344
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Perubahan yang menghasilkan penyempurnaan pada 'Aturan Peralihan' dan 'Aturan Tambahan' terjadi pada amandemen keempat. Kapan amandemen keempat tersebut dilaksanakan?
A
14-21 Oktober 1999
B
1-11 Agustus 2002
C
7-18 Agustus 2000
D
1-9 November 2001
E
5-15 Juli 2004
NO. 345
Link Soal
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.
NO. 346
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 347
Link Soal
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak serta merta berlaku efektif di masyarakat. Syarat mutlak agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan resmi berlaku adalah...
A
Telah ditandatangani oleh Presiden
B
Telah diundangkan dalam Lembaran Negara
C
Telah disetujui dalam sidang paripurna
D
Telah disosialisasikan oleh menteri terkait
E
Telah ditandatangani oleh Ketua DPR
NO. 348
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 349
Link Soal
Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat beberapa alat kelengkapan negara federal. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam alat kelengkapan negara RIS?
A
Presiden
B
Menteri
C
Senat
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
NO. 350
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tugas utama dari Dewan Konstituante adalah...
A
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Menyusun Undang-Undang Dasar baru yang tetap
C
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
D
Mengawasi jalannya pemerintahan kabinet
E
Membentuk kabinet parlementer