Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...'. Makna kata 'menjamin' dalam konteks ini adalah...
A
Negara menyediakan agama baru bagi yang belum beragama.
B
Negara hadir memberikan perlindungan hukum dan fasilitas agar warga nyaman beribadah tanpa gangguan.
C
Negara membiayai seluruh kegiatan keagamaan warganya.
D
Negara membebaskan warga untuk tidak memiliki agama (ateis).
E
Negara menentukan tata cara ibadah setiap agama.
NO. 342
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 343
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 344
Link Soal
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003
NO. 345
Link Soal
Kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan atas dasar lokasi atau negara tempat ia dilahirkan menganut prinsip...
A
Ius Sanguinis
B
Ius Soli
C
Stelsel Pasif
D
Naturalisasi
E
Asas Teritorial
NO. 346
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesty dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah ....
A
Presiden
B
Mahkamah Agung
C
DPR
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 347
Link Soal
ASEAN dibentuk oleh lima negara pelopor di Asia Tenggara. Manakah dari negara berikut yang termasuk dalam daftar negara pendiri ASEAN?
A
Kamboja
B
Filipina
C
Vietnam
D
Laos
E
Myanmar
NO. 348
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan
NO. 349
Link Soal
Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
A
Kebijakan substantif
B
Kebijakan regulatory
C
Kebijakan material
D
Kebijakan barang umum
E
Kebijakan redistributif
NO. 350
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.